Morowali Utara – Kepala Desa Tanauge, Arman, memberikan klarifikasi soal pemberitaan dana kompensasi tersebut. Ia mengatakan bahwa persoalan tersebut telah selesai dan pihaknya sudah di periksa. Dana kompensasi itu juga digunakan untuk pembangunan Masjid, perbaikan infrastruktur dan beasiswa untuk mahasiswa.
“Kalau soal dana kompensasi itu pak sudah selesai, dan kami sudah di periksa oleh pihak kejaksaan. Dana kompensasi itu juga digunakan untuk pembangunan Masjid, perbaikan infrastruktur dan beasiswa untuk mahasiswa.” ujar Kades Tanauge (15/2)
Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, inisiatif antikorupsi Saber Korupsi mempertanyakan kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana kompensasi Rp 1 miliar yang menyeret nama Kepala Desa (Kades) Tanauge, Arman, pada tahun 2022 lalu. Hingga kini, tidak ada perkembangan signifikan dari aparat penegak hukum terkait kasus tersebut.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah warga Desa Tanauge melaporkan dugaan penyelewengan dana kompensasi dari PT. SEI untuk lahan tidur seluas 60 hektare. Setiap kepala keluarga (KK) seharusnya menerima Rp 7,5 juta, namun terdapat indikasi dana tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Total dana yang dialokasikan dalam skema kompensasi tersebut mencapai hampir Rp 1 miliar.
Pada 21 Juni 2022, Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali di Kolonodale telah memeriksa Kades Tanauge sebagai bagian dari proses penyelidikan. Saat itu, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Kolonodale saat itu membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Kades Tanauge masih dalam tahap penyelidikan setelah adanya laporan dari empat warga desa.
Namun, setelah hampir dua tahun berlalu, perkembangan kasus ini tidak lagi terdengar. Wakil ketua Saber Korupsi, Anca, mendesak Kejari Morut yang baru dan Kapolres Morowali Utara yang baru untuk mengusut kembali kasus ini hingga tuntas.
“Kami berharap agar pihak Kejaksaan Negeri Morowali Utara yang baru dan Kapolres Morowali Utara yang baru serius menindaklanjuti kasus ini. Jangan sampai dugaan korupsi ini menguap tanpa kepastian hukum,” tegas perwakilan Saber Korupsi.
Kasus dugaan korupsi dana kompensasi ini menjadi perhatian publik, mengingat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencegah praktik korupsi di tingkat pemerintahan desa.
Terkait informasi tersebut, Kejaksaan Negeri Morowali Utara yang baru diharapkan bisa memberikan klarifikasi kepada publik tentang status kasus ini.
