Morowali Utara β Kasus sengketa lahan di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, kembali menjadi sorotan publik. Isu ini memanas sejak mencuatnya laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang menyeret Kepala Desa Bunta sekitar tiga tahun lalu. Laporan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai keterlibatan sejumlah pihak yang diduga bukan pemilik sah lahan, namun turut aktif dalam perkara ini dengan dalih memperjuangkan hak rakyat.
Pertanyaannya, apakah benar semua pihak yang terlibat dalam polemik ini benar-benar bertujuan untuk menegakkan keadilan? Ataukah ada kepentingan lain yang tersembunyi di balik seruan keadilan tersebut?
Upaya Ganti Rugi dari PT. SEI
Informasi terbaru yang diperoleh media ini mengungkapkan bahwa PT. SEI, perusahaan yang kini mengelola lahan tersebut, sedang berupaya untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi senilai Rp1,8 miliar. Seorang sumber terpercaya mengonfirmasi bahwa pembayaran ini akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“PT. SEI sedang berupaya melakukan pembayaran ganti rugi lahan sekitar Rp1,8 miliar totalnya,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya pada 23 Februari 2025.
Menurut keterangan yang dihimpun, keterlambatan pembayaran ini terjadi karena adanya transisi dari PT. Bumanik ke PT. SEI. Proses ini memerlukan waktu lebih lama untuk dirampungkan, sehingga pembayaran ganti rugi pun tertunda.
Motivasi Tersembunyi di Balik Sorotan Publik?
Nilai ganti rugi yang besar menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Dugaan muncul bahwa adanya potensi keuntungan finansial besar dari pembayaran tersebut menarik perhatian sejumlah pihak yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan lahan tersebut.
Munculnya aktor-aktor tertentu yang mengatasnamakan perjuangan hak rakyat, namun diduga memiliki kepentingan pribadi, memperkeruh suasana. Hal ini memicu pertanyaan mengenai sejauh mana kepentingan kelompok-kelompok tersebut memengaruhi dinamika sengketa di Bunta.
Fenomena di Lingkar Tambang Morowali Utara
Sengketa lahan bukanlah hal baru di wilayah lingkar tambang Morowali Utara. Sejumlah desa lain di kawasan ini juga menghadapi persoalan serupa, namun anehnya, tidak semua kasus mendapat perhatian yang sama besar. Desa Bunta menjadi sorotan utama, diduga karena adanya kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses dan pengaruh di kawasan tersebut.
Pengamat lokal menilai bahwa perhatian berlebih pada kasus Bunta bisa jadi dipicu oleh nilai ganti rugi yang besar dan potensi keuntungan finansial yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat. Dugaan adanya intervensi dari kelompok berkepentingan semakin memperkuat asumsi bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya murni berkaitan dengan keadilan sosial.
Menanti Penyelesaian yang Adil
Di tengah kompleksitas persoalan ini, masyarakat berharap agar penyelesaian dapat dilakukan dengan mengedepankan asas keadilan. Pihak perusahaan diharapkan memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi sesuai kesepakatan, sementara aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi.
Persoalan sengketa lahan di Bunta menjadi cerminan betapa rumitnya permasalahan agraria di kawasan lingkar tambang Morowali Utara. Ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan isu keadilan sosial, yang sering kali menjadi korban adalah masyarakat lokal yang hak-haknya seharusnya dilindungi oleh hukum.
Kini, semua pihak menanti langkah konkret dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perusahaan terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan adil. Bagaimanapun, kepastian hukum dan keadilan sosial harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan konflik agraria di negeri ini.
