Morowali Utara, – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, Ketua Komisi I DPRD Morowali Utara (Morut), Ince Moch. Arief Ibrahim, menegaskan pentingnya Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Morut di Makassar.
Bimtek tersebut mengusung tema “Sinergitas Fungsi Pengawasan DPRD dengan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada 2024”. Arief menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas utama DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.
Penguatan Peran DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan
Sebagai Ketua Komisi I, Arief menekankan bahwa pihaknya memiliki fokus utama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Komisi ini juga bermitra dengan 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani berbagai sektor, seperti hukum, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan desa, dan pemerintahan.
“Bimtek ini tidak lepas dari (Pengawasan, anggaran dan legislasi) menjadi momen bagi kami untuk semakin memahami dan memperkuat sinergitas antara fungsi pengawasan DPRD dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai mitra kerja pemerintah, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Arief. (8/3)
Selain memimpin Komisi I, Arief juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Morut. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan kembali membahas refocusing anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
“Kami di Badan Anggaran yang Insha Allah dalam waktu dekat akan kembali membahas refocusing anggaran bersama TAPD. Sehubungan dengan INPRES No. 1 tahun 2025” tambahnya.
DPRD Morut dan Pengawasan Proyek di Lapangan
Menyoal pengawasan terhadap proyek-proyek yang berjalan, Arief menjelaskan bahwa sejak pelantikan DPRD pada Agustus 2024, pihaknya telah menjalankan agenda resmi yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus). Salah satu kegiatan utama adalah peninjauan langsung ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing pada November 2024.
“Ketika kami turun ke lapangan, proyek yang berjalan saat itu merupakan anggaran yang telah ditetapkan sebelum kami dilantik. Meski demikian, kami tetap melakukan pengawasan dengan mencatat berbagai temuan di lapangan. Kami langsung menyampaikan catatan tersebut kepada dinas terkait agar menjadi bahan evaluasi dan diperbaiki sebelum tahun anggaran berakhir,” jelas Arief.
Selain turun langsung ke lapangan, Komisi I DPRD Morut juga rutin menggelar rapat koordinasi dengan OPD mitra. Beberapa OPD yang kerap berkoordinasi dengan Komisi I di antaranya adalah RSUD, Bagian Hukum, dan instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan publik.
“Setiap ada isu di lapangan atau laporan dari masyarakat, kami segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Ini penting agar keluhan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti dan pelayanan publik bisa berjalan maksimal. DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,” tegasnya.
Sinergitas DPRD dan Pemerintah untuk Kemajuan Morowali Utara
Dengan peran yang semakin strategis dalam pengawasan, DPRD Morut terus berupaya memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah. Arief menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengawal setiap kebijakan agar selaras dengan kepentingan masyarakat.
“Ke depan, kami akan semakin memperketat pengawasan, terutama terhadap proyek-proyek pembangunan dan penggunaan anggaran daerah. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan komitmen ini, DPRD Morowali Utara diharapkan dapat terus menjalankan tugasnya secara optimal, menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
