PALU- BPJS Kesehatan lewat Ketua Dewan Pengawas Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.THT-KL(K), MARS menyatakan dukungan dan siap bersinergi dengan Pemerintah Sulteng dalam pelaksanaan program BERANI Sehat, hanya bawa KTP masyarakat sudah bisa berobat di faskes.
Hal ini disampaikan sewaktu audiens dengan Gubernur Dr. Anwar Hafid, M.Si dan Wagub dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes di ruang kerja gubernur pada Rabu siang (12/3).
Turut menyertai ketua dewan pengawas, BPJS Kesehatan Deputi Direksi Wilayah X Sofyeny dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan.
Sementara dari pejabat provinsi nampak hadir Kadis Kesehatan dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD dan Direktur RSUD Undata drg. Herry Mulyadi, M.Kes.
Macetnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan kata gubernur jadi salah satu sebab mengapa masyarakat yang sudah terdaftar program JKN ditolak berobat di faskes.
Oleh karena itu, ia dan Wagub Reny Lamadjido membuat terobosan BERANI Sehat agar warga Sulteng bisa berobat ke faskes dengan hanya membawa KTP.
Gubernur lalu meminta pendapat dari Dewan Pengawas dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan terkait langkah apa yang bisa ditempuh pemda supaya warga bisa berobat walau menunggak iuran dan juga solusi guna melunasi tunggakan iuran di tengah pusaran efisiensi anggaran.
“Kami mencari sedikit relaksasi supaya tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak tercover (BPJS Kesehatan),” ungkapnya berharap ada jalan keluar.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan bahwa di beberapa daerah di luar Sulteng sudah menerapkan program UHC Prioritas dengan semangat yang sama diusung program BERANI Sehat, hanya bawa KTP masyarakat Sulteng sudah bisa mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan di semua faskes.
Tambahnya lagi, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Sulteng sudah di atas 90 %. Begitu juga dengan tingkat keaktifan peserta juga sudah lebih dari 80 % sehingga sangat memungkinkan menerapkan UHC prioritas.
Namun saat Deputi Direksi Wilayah X membedah tingkat keaktifan peserta per kabupaten kota ternyata masih terdapat 3 kabupaten dengan tingkat keaktifan peserta di bawah 80 % sehingga pendekatan UHC prioritas masih terkendala untuk menjangkau seluruh wilayah Sulteng.
Olehnya ia menyarankan pemerintah provinsi untuk segera duduk bersama dan merapatkan persoalan ini dengan 3 kabupaten terkait yaitu Donggala, Sigi dan Parigi Moutong supaya dalam waktu dekat bisa mengejar target kepesertaan 80 % per kabupaten kota dan program BERANI Sehat dapat teraktivasi dan terintegrasi dengan UHC Prioritas tanpa kendala.
Terkait dengan pelunasan tunggakan iuran, Deputi menyodorkan beberapa skenario cost sharing yang bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
Adapun opsi lain yang juga bisa ditempuh pemerintah provinsi ialah dengan mengumpulkan dana CSR dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulteng untuk meringankan beban APBD.
Dengan masukan-masukan tersebut, gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta berkomitmen mendeklarasikan UHC Prioritas sesuai syarat dan ketentuan yang diterangkan BPJS Kesehatan.
“Tugas kita mengejar 80 % dulu (tingkat kepesertaan aktif per kabupaten kota) supaya UHC Prioritas jadi pintu masuk BERANI Sehat,” pungkasnya.
Dengan program BERANI Sehat, gubernur dan wagub optimis pembangunan kesehatan semakin diutamakan dan berdampak bagi warga Sulteng sehingga tidak perlu lagi berobat lanjut ke luar daerah karena faskes yang ada sudah lengkap dalam pelayanan dan juga bertaraf internasional.
