Paawaru – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Paawaru kini dalam kondisi mandek dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Warga menduga ada permasalahan dalam pengelolaannya, terutama terkait transparansi keuangan dan aset.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Paawaru, Leny, secara tegas meminta pemerintah desa segera menindaklanjuti persoalan ini dan memberikan jawaban kepada masyarakat. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah hilangnya 55 tabung gas elpiji 3 kg yang seharusnya menjadi aset Bumdes.
“Kami BPD meminta kepala desa segera membuat laporan polisi terkait hilangnya 55 tabung gas elpiji 3 kg,” ujar Leny dalam pernyataannya, Minggu (17/3/2025).
Penyertaan Modal Rp 140 Juta, Bumdes Tidak Berjalan
Menurut Ketua BPD, Bumdes Paawaru mendapatkan penyertaan modal pada tahun 2021 senilai Rp 140 juta. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan dua unit usaha utama, yaitu pangkalan gas elpiji dengan total 70 tabung gas dan usaha penyewaan tenda serta kursi. Dalam laporan awal, Bumdes memiliki 260 kursi sebagai aset yang dapat disewakan kepada masyarakat.
Namun, dalam perkembangannya, usaha pangkalan gas elpiji berhenti beroperasi selama satu tahun terakhir. Hal ini diduga terjadi akibat hilangnya sejumlah tabung gas yang seharusnya masih tersimpan di gudang Bumdes.
Selain itu, dari aset 260 kursi yang dimiliki Bumdes, tercatat sebanyak 45 kursi juga hilang tanpa ada kejelasan.
Desakan untuk Segera Melapor ke Polisi
Menanggapi permasalahan ini, Kepala Desa Paawaru, Yudo Mintarso, mengakui bahwa memang ada kehilangan aset yang menjadi perhatian serius. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk segera membuat laporan resmi ke pihak kepolisian.
“Iya, kemarin sudah ada rapat dengan BPD juga. Memang ada pengurangan tabung gas, katanya mau dilaporkan. Awalnya diduga hilang karena kecurian di gudang,” ujar Yudo.
Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian apakah laporan resmi telah diajukan ke pihak kepolisian atau masih dalam proses. Warga berharap pemerintah desa segera mengambil langkah konkret agar permasalahan ini bisa diselesaikan dan Bumdes dapat kembali beroperasi sebagaimana mestinya.
BPD Desa Paawaru menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi permasalahan serupa di kemudian hari. Masyarakat juga mendukung penuh upaya penegakan transparansi dalam pengelolaan Bumdes, agar dana desa yang telah diinvestasikan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga.
