Morowali Utara – Polemik anggaran pembangunan gedung perpustakaan Kabupaten Morowali Utara (Morut) kembali mencuat setelah adanya klaim bahwa penambahan dana sebesar Rp 1,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 telah disetujui. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Morut, Chester Tumimomor, S.Pt, menyatakan bahwa anggaran tersebut sudah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025. Namun, pernyataan ini dibantah oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Morut, Helen, SE, yang menegaskan bahwa tidak ada pembahasan terkait penambahan dana tersebut.
Dinas Perpustakaan Klaim Anggaran Sudah Disiapkan
Saat dikonfirmasi oleh media mengenai ketersediaan anggaran dalam APBD Tahun 2025, Chester Tumimomor mengungkapkan bahwa dana tersebut memang sudah dialokasikan dan siap untuk digunakan dalam proses penyelesaian gedung perpustakaan.
“Iya, Pak, sudah masuk dalam buku DPA 2025,” tulis Chester dalam pesan singkatnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan gedung perpustakaan ini sudah selesai dalam tahap yang sesuai dengan kontrak awal. Namun, masih ada beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan menggunakan tambahan anggaran dari APBD 2025, seperti pengecatan gedung, pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP), dan pembuatan plafon.
“Selamat pagi Pak, tentang gedung perpustakaan sesuai kontrak yang saya baca, bahwa anggaran tahapan ini selesai sampai dengan posisi sekarang. Tentang penyelesaiannya yaitu pekerjaan cat gedung, pemasangan ACP, dan pembuatan plafon anggarannya baru akan ditender tahun ini 2025 sebesar Rp 1,8 miliar. Demikian info yang saya ketahui,” jelas Chester.
Anggota DPRD Morut: Tidak Pernah Dibahas di Banggar
Namun, pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan ini langsung mendapat bantahan dari anggota Banggar DPRD Morut, Helen, SE. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak pernah membahas ataupun menyetujui penambahan anggaran Rp 1,8 miliar untuk melanjutkan pembangunan perpustakaan tersebut.
“Tidak ada dibahas di Banggar dan tidak juga masuk telaan staf soal penambahan anggaran Rp 1,8 miliar untuk perpustakaan. Itu kan belum rampung,” tegas Helen.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik mengenai kejelasan anggaran proyek pembangunan perpustakaan tersebut.
Proyek Bernilai Rp 11 Miliar Belum Rampung, Buku Sudah Ada di Tempat
Pembangunan perpustakaan dua lantai ini telah menelan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 11 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 10 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik gedung, sementara Rp 1 miliar digunakan untuk pengadaan isi perpustakaan, termasuk buku, komputer, dan mobiler.
Berikut rincian anggaran pengadaan isi perpustakaan:
- Pengadaan buku: Rp 200 juta
- Pengadaan komputer: Rp 300 juta
- Pengadaan mobiler (meja, kursi, rak, dll.): Rp 500 juta
Meski bangunan perpustakaan tersebut belum rampung, koleksi buku sudah mulai tersedia dengan jumlah sekitar 1.644 eksemplar dari 907 judul. Kondisi ini menjadi sorotan publik, mengingat keberadaan buku yang sudah disiapkan, sementara gedungnya masih belum bisa difungsikan secara optimal.
Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Polemik ini semakin menimbulkan tanda tanya mengenai transparansi anggaran proyek perpustakaan Morowali Utara. Jika memang ada penambahan anggaran dalam APBD 2025, masyarakat dan DPRD mempertanyakan bagaimana proses penganggarannya dilakukan tanpa melalui pembahasan di Banggar DPRD Morut.
Warga Morowali Utara berharap ada kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama untuk proyek yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan dan literasi. Pihak DPRD Morut juga diharapkan segera melakukan evaluasi terkait proyek ini, agar tidak ada penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.
Sementara itu, publik masih menunggu kepastian apakah pemerintah daerah akan tetap menganggarkan dana Rp 1,8 miliar tersebut untuk menyelesaikan pembangunan perpustakaan atau ada langkah lain yang akan diambil.
