MORUT- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menanggapi berbagai laporan dan keluhan terkait pengelolaan anggaran publikasi media di setiap daerah.
Anggaran tersebut meliputi alokasi publikasi media yang melekat di diskom info dan sekertariat DPRD.
Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Sulteng, Heru Agung Marwoto mengatakan, jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi bisa disampaikan ke BPK untuk jadi catatan. Dan pihaknya memang akan melakukan audit menyeluruh.
“Jika ada keluhan kawan-kawan dari media bisa disampaikan ke kantor akan jadi catatan kami. Dan Kami akan lakukan audit anggaran publikasi media menyeluruh, baik itu di Pemda dan DPRD karna sumbernya sama APBD,”ujar Heru saat dikonfirmasi media ini (25/9)
Menurutnya berbagai indikasi pelanggaran itu berbeda di setiap tempat bahkan diduga ada mark up pembayaran yang dilakukan. Ia juga menekankan bahwa satuan harga Pemda itu pasti menjadi acuan bagi pemeriksa.
Komentar