Gerakan ‘Warga Jaga Warga’ Menguat, Gotong Royong Jadi Penjaga Keamanan Nasional

Nasional6 Dilihat

JAKARTA – Gerakan ‘warga jaga warga’ kembali mengemuka setelah kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada 28–30 Agustus 2025. Inisiatif ini bukan sekadar upaya spontan, melainkan cerminan kebangkitan gotong royong yang menjadi pilar utama ketahanan sosial di masyarakat.

Di berbagai daerah, termasuk di Summarecon, Bekasi dan di Jawa Timur, warga secara kolektif menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan membentuk ronda malam. Gerakan ini menunjukkan bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga itu sendiri.

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan, menilai gerakan ini sebagai bentuk nyata dari kearifan lokal. “Gerakan warga jaga warga ini adalah ekspresi solidaritas, bukan sekadar antisipasi keamanan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif, mereka bukan hanya menjaga lingkungan fisik, tetapi juga menjaga keutuhan sosialnya,” ujarnya, Senin (8/9).

Pemerintah Pusat dan Daerah Dukung Gerakan Warga

Menanggapi fenomena ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran No. 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025. Surat edaran ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali siskamling dan mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa dan kelurahan.

Tito Karnavian menekankan, Satlinmas bersama Satpol PP akan menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sambil memastikan penegakan aturan berjalan dengan cara yang adil dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sejumlah kepala daerah memberikan respons positif. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengeluarkan surat edaran untuk memperkuat ketertiban. Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bahkan turun langsung memimpin siskamling, menunjukkan kolaborasi erat antara pemimpin dan warganya.

Gerakan gotong royong ini membuktikan bahwa ketika warga terlibat langsung menjaga ketertiban, celah untuk tindakan anarkis dan provokatif akan semakin kecil. “Kalau warga merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keamanan, maka demonstrasi yang anarkis tidak akan mendapat ruang,” tutup Edi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *