Jakarta – Partai Golkar menyatakan siap apabila pemerintah maupun DPR melakukan revisi terhadap gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan. Seruan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, yang juga ketua fraksi partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, di tengah meningkatnya aksi protes masyarakat terhadap besarnya fasilitas wakil rakyat.
“Fraksi Partai Golkar saya tegaskan, kita siap apabila ada revisi tunjangan-tunjangan kepada anggota. Sekaligus ini kami sampaikan kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar di semua tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk melakukan refleksi dan dalam segala hal harus mengukur kepatutan diri,
Kita adalah wakil rakyat. Wakil rakyat jangan berjarak dengan rakyat yang diwakilinya. Ukur kepatutan diri dalam berkata dan berpenampilan, peka terhadap kebutuhan rakyat dan anti pamer,”ujar Sarmuji.
Menurutnya, tuntutan publik harus menjadi perhatian serius partai politik, khususnya kader Golkar yang duduk di parlemen. Ia menekankan, wakil rakyat bukan hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi juga harus menunjukkan sikap keteladanan dalam hal transparansi dan kesederhanaan.
Sarmuji menambahkan, sikap terbuka Golkar terhadap evaluasi tunjangan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meredam keresahan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Gelombang protes masyarakat dalam beberapa pekan terakhir memang menyoroti gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat. Isu ini memicu dorongan agar dilakukan peninjauan ulang terhadap fasilitas yang diterima wakil rakyat di semua tingkatan.