Morowali Utara– Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar rapat koordinasi bersama Forkompinda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat guna menyikapi perkembangan situasi nasional yang dinilai cukup berpengaruh terhadap daerah.
Dalam wawancara dengan media ini, Anggota DPRD Morut, Yaristan Palesa, SH, menyampaikan kegelisahannya atas dinamika yang terjadi di tanah air. Ia menegaskan bahwa berbagai peristiwa nasional tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga menimbulkan beban psikologis bagi dirinya dan keluarga.
“Kalau saya turut berduka cita atas apa yang terjadi di bangsa ini. Khusus kami sebagai wakil rakyat, kejadian ini menjadi guru teladan untuk introspeksi diri dan memperbaiki cara kerja melayani masyarakat sesuai amanah undang-undang,” ucap Yaristan. (2/9)
Politisi Golkar Morut itu mengaku, keresahan yang muncul bahkan turut dirasakan oleh anak-anaknya. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa situasi nasional berimbas langsung ke tingkat keluarga, termasuk para pejabat publik.
Lebih lanjut, Yaristan mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan tugas dan kewenangan anggota DPRD kabupaten dengan DPR RI. Ia menekankan bahwa hak, kewajiban, hingga tunjangan yang diterima keduanya berbeda jauh.
“Masyarakat harus bisa membedakan hak dan kewajiban anggota DPRD dengan DPR RI. Sangat berbeda baik dari tunjangan, gaji, maupun kewenangan. Jadi jangan salah persepsi,” tegasnya.
Menurut Yaristan, kondisi bangsa saat ini seharusnya menjadi momentum bagi semua wakil rakyat di Morowali Utara untuk membenahi diri. Ia berharap DPRD mampu bekerja lebih serius, dekat dengan masyarakat, serta menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten.
Sementara itu, Ketua DPRD Morut sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar, Warda Dg Mamala, SE, menambahkan agar seluruh fraksi, khususnya Golkar, fokus pada kerja nyata di lapangan ketimbang pencitraan di media sosial. Ia menilai, lambannya penegakan hukum, meningkatnya kesenjangan sosial, hingga maraknya peredaran narkoba menjadi faktor pemicu keresahan publik yang harus segera diatasi.
Rakor tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Morut, Kapolres Morut, serta sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Semua unsur Forkompinda sepakat untuk memperkuat koordinasi dan merespons cepat berbagai isu di daerah, termasuk pembangunan ibu kota Morut dan penanganan persoalan publik lainnya, agar tidak menimbulkan potensi gejolak di tengah masyarakat.