PALU – Tokoh masyarakat Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha, menyatakan prihatin dengan informasi dugaan konflik kepentingan terkait pengadaan barang dan jasa di RSUD Undata Palu.
Pria yang karib disapa ART ini menegaskan, sebaiknya para pihak di rumah sakit itu mengedepankan kinerja dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dibanding terlibat konflik kepentingan proyek.
“Saya prihatin. Saat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng berusaha memperbaiki rumah sakit itu, beberapa pihak justru mau cari untung masing-masing. Ada apa ini?,” kata ART melalui keterangan resminya kepada media, Senin (22/9/2025) pagi.
ART mengakui, beberapa informasi sudah ia dengar bahwa ada kepentingan oknum tertentu di RSUD Undata. Ini terkait pengadaan alat-alat kesehatan dan lainnya.
Oknum ini berusaha mendepak rekanan-rekanan lama dan mengganti dengan rekanan yang baru. Kenapa demikian, karena permintaan oknum tersebut tidak dipenuhi.
“Saya meminta agar praktik yang tidak baik di RSUD Undata terkait pengadaan barang dan jasa, tolong dihentikan. Jangan buat kegaduhan dan bikin masyarakat tidak simpati. Tolong dihentikan,” warning ART.
Ia meminta agar kinerja dan pelayanan RSUD Undata harusnya terus diperhatikan. Keluhan masyarakat semakin berkurang. Bukan malah ribut-ribut urusan proyek.
“Sebaiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, ‘membersihkan’ orang-orang yang punya kepentingan di RSUD Undata. Buat apa mereka diberi jabatan di manajemen rumah sakit, tapi hanya urus proyek alkes,” kritik anggota DPD RI periode 2019-2024 itu.
Bahkan, ia meminta aparat penegak hukum turun tangan ke RSUD Undata. Oknum ASN yang ada kepentingan mencampuri urusan proyek, diusut saja.
“Jangan sok berkuasa. Bekerja saja sesuai tupoksi. Perbaiki layanan rumah sakit dan manajemen. Jangan main palak, minta-minta fee kepada rekanan. Kalau rekanan menolak, diancam akan diganti dengan yang lain,” sesal pria kelahiran Palu ini.
Pihak RSUD Undata Palu yang berusaha dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya belum berhasil. (*)
Komentar