Palu– Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, melakukan kunjungan reses ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Kamis (30/7/2026).
Kedatangan Andhika disambut langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto, M.M. Dalam kunjungan tersebut, Andhika didampingi sejumlah staf Kantor Perwakilan dan staf ahli DPD RI.
Kunjungan ini menjadi momentum untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini tengah dilaksanakan secara serentak oleh BPS di seluruh Indonesia.
Dalam pemaparannya, Kepala BPS Sulawesi Tengah, Daryanto, menjelaskan perkembangan pelaksanaan sensus di wilayah Sulawesi Tengah. Hingga saat ini, capaian pendataan telah mencapai 73 persen dengan melibatkan sekitar 3.210 petugas sensus.
“Untuk capaian sekarang baru di angka 73 persen. Ada sekitar 3.210 petugas sensus di Sulawesi Tengah,” ujar Daryanto.
Ia berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPD RI dan masyarakat, untuk ikut mengedukasi pelaku usaha mengenai pentingnya memberikan data yang benar dalam Sensus Ekonomi 2026.
Sementara itu, Andhika Mayrizal Amir mengapresiasi kinerja BPS Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pendataan ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut.
Menurutnya, Sensus Ekonomi memiliki peran strategis karena mampu menggambarkan perkembangan dunia usaha yang terus berubah, termasuk dengan diterapkannya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
“Sensus ekonomi ini sangat penting karena dilakukan setiap 10 tahun sekali. Banyak perubahan dalam kegiatan usaha, apalagi sekarang sudah menggunakan KBLI 2025,” kata Andhika.
Ia mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami klasifikasi usaha berdasarkan KBLI terbaru. Selain itu, sebagian pelaku usaha juga masih enggan memberikan informasi terkait omzet usahanya karena khawatir data tersebut akan terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha (OSS) maupun perpajakan.
“Masih banyak masyarakat yang bingung menentukan KBLI usahanya. Di sisi lain, ada juga yang belum mau terbuka mengenai omzet usahanya karena khawatir data tersebut terhubung dengan OSS maupun kantor pajak,” jelasnya.
Andhika berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, khususnya dalam memperjuangkan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia menilai daerah-daerah penghasil seperti Morowali, Morowali Utara, dan Banggai masih belum memperoleh porsi DBH yang sebanding dengan kontribusi terhadap penerimaan negara.
“Saya berharap data sensus ekonomi ini dapat menjadi dasar penguatan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait Dana Bagi Hasil. Daerah-daerah penghasil seperti Morowali, Morowali Utara, dan Banggai harus mendapatkan perhatian yang lebih adil sesuai kontribusinya kepada negara,” tegas Andhika.
Usai berdialog dengan jajaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir menyerahkan cendera mata dari DPD RI kepada Kepala BPS Sulawesi Tengah sebagai simbol dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Komentar