Morowali Utara – DPRD Morowali Utara menggelar rapat koordinasi Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis, 25 September 2025. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, SE, itu berubah menjadi forum evaluasi tajam terhadap lambannya pembangunan dalam Kota Kolonodale dan sekitarnya.
Di hadapan eksekutif, Warda menyampaikan keprihatinannya secara terbuka. “Pembangunan jalan dalam kota Kolonodale itu prioritas utama. Jangan sampai setelah kita bahas anggaran malah dipindahkan ke tempat lain,” tegasnya. Menurutnya, infrastruktur dasar, khususnya jalan, adalah wajah kota yang menentukan citra Morowali Utara. “Seindah apapun bangunan, kalau jalan tidak beres tetap kelihatan kumuh,” ujarnya.
Warda bahkan mengusulkan agar anggaran pembebasan lahan ditingkatkan hingga 50 persen. “Semakin luas pembebasan lahan, semakin panjang jalan yang kita bangun. Apa pun yang kita bikin di Kolonodale tidak akan nampak kalau jalannya tidak kita perhatikan,” tandasnya.
Tak hanya soal infrastruktur, Ketua DPRD yang sudah empat periode terpilih sebagai wakil rakyat itu juga menyoroti kinerja serapan anggaran OPD. Ia mengingatkan agar dana publik tidak lagi dikelola secara serampangan. “Mulai pembahasan anggaran 7 Oktober, jangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dinas yang serapan anggarannya rendah jangan diberi anggaran, yang serapannya tinggi kita genjot,” katanya.
Warda pun memberi catatan keras terhadap penggunaan SILPA. Dana sisa anggaran menurutnya jangan diubah menjadi bansos, hibah, atau perjalanan dinas, melainkan sebagai dana cadangan yang bisa ditarik untuk program pembangunan tahun berikutnya.
Pernyataan Warda ini seolah menjadi “alarm” bagi Pemda Morut. Ia bahkan menyampaikan peringatan serius: jika pemerintah daerah tidak mampu mempercepat pembangunan kota, dana aspirasi DPRD akan dikonsolidasikan untuk membangun Kolonodale. “Kalau Pemda tidak bisa bangun kota, kami kumpul dana aspirasi untuk bangun kota Kolonodale,” ucapnya.
Nada tegas Warda mencerminkan frustrasi publik terhadap pembangunan yang dianggap jalan di tempat. Pernyataannya menjadi sinyal bagi Pemda agar tak lagi memperlakukan Kolonodale – ibu kota kabupaten – sebagai anak tiri. Infrastruktur dasar yang layak bukan hanya kebutuhan warga, tapi juga simbol tata kelola anggaran yang sehat dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Komentar