Palu — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, melakukan kunjungan kerja reses di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palu, Jalan Moh. Hatta, Jumat (10/10/2025).
Andhika tiba di kantor BRI Cabang Palu didampingi dua tenaga ahli dan sejumlah pegawai dari Kantor Perwakilan DPD RI Kota Palu. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Cabang BRI Sulawesi Tengah, Budi Prastiyono, beserta beberapa staf lainnya.
Dalam kunjungan tersebut, Andhika yang juga anggota Komite IV DPD RI menyoroti beberapa program strategis nasional seperti Makan Siang Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), serta serapan anggaran Rp100 triliun dari Kementerian Keuangan.
Soroti Serapan Anggaran dan Lonjakan Pinjaman Online
Dalam sesi dialog bersama manajemen BRI, Andhika mempertanyakan sejauh mana serapan anggaran pemerintah pusat yang telah disalurkan melalui BRI. Ia ingin memastikan agar dana tersebut benar-benar terserap untuk mendorong ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM.
Selain itu, Andhika juga menyoroti meningkatnya pinjaman online (pinjol) di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu terjadi karena proses pengajuan pinjaman di bank masih dianggap sulit dan berbelit-belit.
“Banyak keluhan masyarakat yang sulit mengakses pinjaman bank. Padahal mereka punya usaha dan butuh modal. Ini yang harus jadi perhatian pihak perbankan,” tegas Andhika.
Ia juga menanyakan sejauh mana BRI dan bank-bank Himbara lainnya siap mendukung program Koperasi Merah Putih, terutama dalam hal akses permodalan bagi masyarakat kecil dan koperasi.
BRI Akui Sosialisasi KUR Masih Minim
Menanggapi hal itu, Kepala Cabang BRI Sulteng, Budi Prastiyono, menjelaskan bahwa BRI merupakan salah satu bank dengan penyerapan anggaran tercepat di Sulawesi Tengah.
“Dalam sebulan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa mencapai Rp51 miliar ke masyarakat,” ungkap Budi.
Meski begitu, ia mengakui masih minimnya sosialisasi program KUR di lapangan.
“Sosialisasi memang masih kurang, padahal masyarakat bisa dengan mudah mengajukan pinjaman antara Rp10 juta hingga Rp100 juta tanpa agunan, asalkan punya usaha yang jelas,” katanya.
Kendala Data SLIK Masih Jadi Masalah
Budi menambahkan, salah satu kendala utama masyarakat dalam mengakses pembiayaan adalah masalah data SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Ia mencontohkan banyak warga korban gempa 2018 yang ingin kembali berusaha, namun terkendala karena catatan kredit mereka masih bermasalah.
“Setelah gempa 2018, banyak warga ingin bangkit dengan modal usaha, tapi data SLIK mereka masih tercatat bermasalah. Akibatnya, secara sistem belum bisa diakomodir kecuali data itu dihapus oleh OJK atau lembaga kredit sebelumnya,” jelasnya.
“Kami berharap Pak Andhika bisa bantu mencarikan solusi terkait masalah SLIK ini. Kasihan masyarakat, karena terkendala sistem, akhirnya tidak bisa dapat pinjaman,” tambah Budi.
Koperasi Merah Putih Masih Terbatas
Terkait dengan program Koperasi Merah Putih (KMP), Budi mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru sedikit koperasi yang mengajukan pinjaman ke BRI.
“Kami masih pelajari jenis usaha dan sumber daya manusianya. Banyak yang salah kaprah soal dana Rp3 miliar itu. Di desa, kadang ada Dana Desa yang dijadikan jaminan. Tapi di kota, belum ada ketentuannya,” terangnya.
Untuk sementara, kata Budi, pihaknya masih fokus membantu pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah.
“Kita baru fokus di program MBG dulu, sambil melihat perkembangan Koperasi Merah Putih ke depan,” pungkasnya.
Kunjungan kerja Andhika Amir di BRI Cabang Palu ini menjadi bagian dari kegiatan reses DPD RI untuk menyerap aspirasi, sekaligus memantau pelaksanaan program pemerintah agar benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Komentar