Parigi Moutong – Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong melontarkan sorotan kritis terhadap sikap dan pola kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong yang dinilai jarang berada di daerah, khususnya tidak menetap di rumah jabatan (rujab) sebagaimana mestinya.
Sorotan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LMP Parigi Moutong, Hartono Taharudin, yang menilai bahwa kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini terkesan sebatas menghadiri agenda-agenda resmi yang telah terjadwal, tanpa disertai keberadaan yang berkelanjutan di jantung ibu kota Parigi.
“Yang kami lihat, Bupati dan Wakil Bupati hadir hanya pada kegiatan-kegiatan formal yang sudah teragendakan. Setelah itu, mereka tidak lagi berada di Parigi. Padahal, Parigi Moutong ini adalah daerah yang mereka pimpin,” ujar Hartono, Jumat (20/02/2026).
Menurutnya, masyarakat Parigi Moutong sangat membutuhkan kehadiran pemimpinnya secara langsung, bukan hanya dalam forum seremonial, tetapi juga dalam ruang-ruang diskusi yang lebih terbuka dan humanis.
“Apakah itu melalui pertemuan formal maupun nonformal di rumah jabatan atau kantor bupati, yang sejatinya merupakan hak rakyat untuk mengakses dan berdialog dengan pemimpinnya” jelasnya.
Hartono menegaskan, absennya kepala daerah di tengah masyarakat terlihat jelas dalam sejumlah peristiwa penting yang menyentuh rasa kemanusiaan. Salah satunya saat tragedi meninggalnya dua orang penambang di wilayah Kayuboko dan Buranga.
“Dalam peristiwa duka tersebut, Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir di tengah masyarakat. Bahkan, ungkapan belasungkawa secara terbuka pun seolah enggan disampaikan. Padahal, kehadiran pemerintah daerah di saat rakyat berduka adalah bentuk empati dan tanggung jawab moral,” tegasnya.
Tak hanya itu, LMP juga menilai tidak adanya sikap tegas yang disampaikan pemerintah daerah terkait aktivitas pertambangan yang menelan korban jiwa tersebut, sehingga menimbulkan kesan pembiaran dan kurangnya keberpihakan terhadap keselamatan rakyat.
Lebih lanjut, Hartono menyampaikan bahwa masyarakat Parigi Moutong merindukan sosok pemimpin yang benar-benar dekat, hadir, dan menyatu dengan kehidupan rakyatnya, bukan pemimpin yang hanya datang dan pergi.
“Parigi Moutong membutuhkan pemimpin yang tinggal, mendengar, dan merasakan langsung denyut kehidupan masyarakatnya,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa Bupati Parigi Moutong harus menjadikan Parigi Moutong sebagai rumah utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Bupati harus menjadikan Parigi Moutong sebagai rumahnya, bukan daerah lain. Sekalipun kita semua tahu beliau berasal dari Palu, namun ketika telah dipercaya memimpin Parigi Moutong, maka sudah seharusnya daerah ini menjadi tempat utama untuk mengabdi,” pungkas Hartono.
LMP Parigi Moutong berharap kritik tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi kepala daerah dan wakilnya agar lebih hadir secara nyata di tengah masyarakat, demi terwujudnya kepemimpinan yang responsif, empatik, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Komentar