Jakarta — Di tengah derasnya arus informasi di era disrupsi digital, berbagai tuduhan kerap diarahkan kepada tokoh publik tanpa verifikasi yang memadai. Tak terkecuali Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menko Bidang Pangan, H. Zulkifli Hasan, yang belakangan kembali menjadi sasaran narasi negatif di media sosial.
Dalam beberapa unggahan, Zulkifli Hasan dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Sumatera, dengan klaim bahwa dirinya memberikan izin pembukaan lahan besar-besaran saat menjabat Menteri Kehutanan periode 2009–2014. Namun, narasi tersebut dinilai tidak akurat dan kerap kali muncul tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Arus informasi digital yang cepat kerap memunculkan potongan fakta yang tidak utuh, opini tanpa konteks, dan framing yang sengaja dibangun untuk menciptakan persepsi negatif. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mudah menerima dan menyebarkan hoaks, sehingga memperlebar potensi kesalahpahaman.
Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Denny Sumargo, Selasa (2/12/2025), Zulkifli Hasan menilai tuduhan tersebut terlalu dilebih-lebihkan.
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” ujarnya dengan nada satir.
“Kalau Sumatera banjir salah Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga saya. Hebat sekali saya kalau begitu,” lanjutnya.
Zulkifli menegaskan bahwa masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan telah berakhir lebih dari satu dekade lalu. Sejak itu, sudah banyak kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah sehingga tidak relevan jika seluruh kerusakan lingkungan saat ini dikaitkan dengan dirinya.
Pernyataan senada disampaikan Edwin, anggota DPRD Kota Medan Fraksi PAN. Ia menilai tudingan terhadap Zulkifli Hasan tidak tepat dan cenderung menjadi upaya pembunuhan karakter.
“Banyak kebijakan baru yang sudah keluar setelah beliau tidak lagi menjadi Menteri Kehutanan. Jadi tuduhan itu jelas tidak tepat,” ujar Edwin, Selasa (02/12/2025).
Ia menambahkan bahwa kinerja Zulkifli Hasan sebagai Menko Bidang Pangan justru cukup positif, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kami melihat ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin fokus perhatian nasional tertuju pada kinerja beliau yang selama ini positif,” tegasnya.
Edwin menekankan bahwa berbagai tudingan terkait penebangan hutan yang dikaitkan dengan Zulkifli Hasan tidak benar dan tidak didukung oleh fakta yang kredibel.
Kehadiran Zulkifli Hasan di lokasi banjir baru-baru ini harusnya di apresiasi. Ketua DPD PAN Kabupaten Morowali Utara, H. Akbar, ST, menilai bahwa kedatangan Zulkifli Hasan seharusnya dilihat sebagai bentuk empati dan solidaritas kemanusiaan.
“Hadirnya Ketua Umum PAN di lokasi banjir harus dipandang sebagai panggilan kemanusiaan, rasa empati terhadap korban. Itu harus jadi poin penting yang harus dicatat publik,” ujar Haji Akbar. (4/12)
Meningkatkan literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu tanpa dasar. Memeriksa sumber, mencari verifikasi, dan memahami konteks adalah langkah yang dapat membantu mencegah polarisasi serta menjaga ruang digital tetap sehat.
Dengan cara pandang kritis, publik dapat membedakan antara kritik yang konstruktif dan tuduhan yang tidak berdasar, serta memastikan bahwa tokoh publik dinilai berdasarkan fakta, bukan opini yang direkayasa.
Komentar