Morowali Utara – Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE memimpin langsung rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Morowali Utara yang digelar pada Rabu (24/9/2025) mulai pukul 14.00 WITA hingga selesai. Rapat ini membahas penyempurnaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Suasana rapat berlangsung cukup hangat. Warda Dg Mamala tampak tegas menyampaikan pandangan kritisnya kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengalokasian anggaran penanganan stunting. Ia menilai anggaran yang seharusnya difokuskan pada intervensi penurunan stunting masih belum optimal dan justru lebih banyak tersedot untuk perjalanan dinas.
“Kita evaluasi perjalanan masing-masing dinasnya. Jangan lebih besar perjalanan dinasnya. Apa hubungannya Dinas Lingkungan Hidup dengan penurunan stunting?” tegas Warda saat rapat berlangsung.
Selain itu, Ketua DPRD Morut juga mempertanyakan pola pembagian anggaran yang dinilainya tidak jelas. Warda secara terbuka menanyakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Morowali Utara, Musda Guntur, terkait kesan “bagi-bagi” anggaran yang muncul dari dokumen anggaran yang disampaikan.
“Pak Sekda kenapa ini dibagi-bagi anggaran?” tanya Warda di hadapan peserta rapat.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekda Musda Guntur mengakui adanya kelemahan dalam evaluasi lintas sektor. Ia menjelaskan bahwa banyaknya usulan anggaran dari berbagai OPD menyebabkan pembiayaan terkesan tersebar.
“Karena masing-masing ini mengajukan anggaran lintas sektor. Cuma selama ini evaluasi yang masih kurang. Terlalu banyak belanja-belanja, seharusnya intervensi terhadap belanja nutrisi, vitamin,” tegas Sekda Musda Guntur.
Warda Dg Mamala kembali mengingatkan bahwa penanganan stunting tidak akan efektif apabila belanja perjalanan dinas justru lebih besar daripada belanja intervensi langsung untuk nutrisi dan kesehatan masyarakat. Ia juga menyoroti relevansi program stunting yang diajukan oleh setiap OPD agar benar-benar sesuai dengan tupoksi masing-masing.
“Persentase stunting tidak akan menurun jika terlalu besar perjalanan dinasnya. Apa hubungannya Dinas Lingkungan Hidup dengan penurunan stunting?” tandasnya.
Rapat Banggar DPRD Morut ini menjadi salah satu momentum penting dalam memastikan alokasi APBD perubahan 2025 tepat sasaran, khususnya untuk program penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional. DPRD Morut menegaskan komitmennya mengawal penggunaan anggaran daerah agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
#WardaDgMamalaOFFICIAL
#WDM
Komentar