POSO- Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido mengingatkan seluruh tenaga kesehatan (nakes) agar tidak menolak pasien yang datang berobat dengan menunjukan KTP Sulawesi Tengah, meski belum terdaftar dalam jaminan kesehatan.
Hal diungkapkannya saat evaluasi program Berani Sehat yang bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Jumat (19/9/2025).
Selain itu, Ia menyampaikan kepada pihak puskesmas, tenaga kesehatan, serta pemerintah daerah mengenai peningkatan fasilitas pelayanan, ketersediaan tenaga medis, hingga langkah-langkah konkret untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.
Reny Lamadjido memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kabupaten Poso, karena Posyandu di Poso aktif dan sudah mencapai 100 persen.
“Stunting nya masih 21,1 persen. Saya yakin jika posyandu nya bisa aktif 100 persen, Balita nya diukur mungkin bisa menurun. Lebih bagusnya lagi EPPGBM ( Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat ) sudah mencapai 5,2 persen,” jelasnya.
Isu stunting juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya memastikan tumbuh kembang anak di Kabupaten Poso. Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan lahir komitmen bersama untuk menekan angka stunting dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran.
Wagub Sulteng juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan tenaga kesehatan. Dengan sinergi, kita yakin angka stunting dapat terus ditekan dan masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan,” ujarnya.
Wagub menegaskan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan, serta mempercepat upaya pencegahan stunting di Kabupaten Poso.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur melakukan penandatanganan komitmen pelaksanaan program berani sehat bersama para kepala puskesmas se-Kabupaten Poso.
Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan layanan kesehatan serta memperkuat strategi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Poso.
Rapat Evaluasi turut dihadiri Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Direktur RS Undata, Kepala RS Madani, Plt Kepala RSUD Poso, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Poso.**
Komentar