MORUT- Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali Utara (Morut) terus lakukan Penyelidikan, penggunaan dana hibah Pilkada Morowali Utara 2024.
Proses penyelidikan yang dilakukan kejaksaan Negeri Morowali Utara terus berjalan hingga saat ini. Dalam Minggu berjalan ini, sejumlah pihak akan dipanggil kejaksaan.
“On proses penyelidikan terus berjalan, untuk minggu ini agenda melakukan pemanggilan terhadap pihak ketiga,”ujar Kasubsi Intelejen Kejari Morut, Agil Lugas Tamara, SH (6/4).
Sebelumnya sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh kejaksaan. Yang sudah dipanggil Kejaksaan diantaranya Ketua KPU Morut, Rudi Hartono, Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara (Morut) Andi Mohammad Ahkam, S.Sos, bersama bendahara KPU Morut, Dwi Asnat Ise, salah satu staf di KPU Morut, Kaban Kesbangpol Morut, Epy Sabola dan dua pejabat Kesbangpol Morut telah di periksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali Utara berkaitan dengan dana hibah Pemda untuk pilkada serentak tahun 2024.
Kabarnya, Fokus pemeriksaan juga mengarah pada para pemilik penginapan yang diduga berkaitan dengan penggunaan anggaran akomodasi tahapan Pilkada.
Langkah ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Morowali Utara setelah mencuat polemik belum diserahkannya laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah sekitar Rp32 miliar oleh KPU Morowali Utara kepada pemerintah daerah melalui Kesbangpol.
Kepala Kesbangpol Morowali Utara, Epy Sabola, menegaskan hingga awal April 2026 pihaknya masih belum menerima LPJ tersebut.
“Belum ada masuk sampai sekarang. Kenapa harus saya terima setelah naik kasus, yang harus saya terima sebelum naik kasus,”tegas Epy Sabola (6/4).
Menurut Epy, informasi yang ia peroleh menyebutkan bahwa jaksa kini memanggil sejumlah pemilik penginapan di Morowali Utara. Pemeriksaan itu diduga berkaitan dengan salah satu tahapan Pilkada, ketika seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dikumpulkan di ibu kota kabupaten dan disiapkan fasilitas akomodasinya.
“Sekarang baru pemeriksaan semua. Saya dengar informasi sudah di panggil semua yang punya penginapan,”ujar Epy Sabola
Fokus pemeriksaan terhadap penginapan ini dinilai penting karena sektor akomodasi menjadi salah satu komponen belanja yang nilainya signifikan dalam tahapan Pilkada.
Penyidik diduga ingin menelusuri aliran penggunaan anggaran, kesesuaian jumlah tamu, hingga mekanisme pembayaran yang dilakukan.
Sejumlah sumber menyebut, pemanggilan para pemilik penginapan bertujuan menguji kesesuaian data administrasi dengan fakta di lapangan. Langkah ini juga dipandang sebagai upaya memperkuat bukti sebelum penyelidikan naik ke tahap berikutnya.
Namun, pemeriksaan terhadap pihak ketiga seperti penginapan menandakan bahwa penyelidikan mulai bergerak lebih dalam untuk menelusuri jejak penggunaan dana hibah Pilkada Morowali Utara 2024.
Komentar