Opini: Kematian Seorang dokter, Alarm Keras dan Pintu Masuk Kemenkes, Bersihkan “Noda Hitam” Pendidikan Dokter Spesialis
Oleh: Om Hendly
Meninggalnya dr. Adrian Rantung, dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), bukan sekadar kabar duka. Peristiwa ini adalah alarm keras yang mengguncang dunia pendidikan kedokteran di Indonesia.
Dugaan adanya perundungan yang dialami selama menjalani pendidikan telah memantik kemarahan publik. Jika benar terjadi, maka ini bukan lagi persoalan individu, melainkan kegagalan sistem dalam melindungi para calon dokter spesialis yang sedang mengabdikan diri demi masa depan pelayanan kesehatan bangsa.
Langkah Kementerian Kesehatan yang menghentikan sementara kegiatan PPDS Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou, Manado, patut diapresiasi. Namun, penghentian sementara saja tidak cukup. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberanian untuk membongkar akar persoalan, siapa pun yang terlibat, dan memastikan praktik serupa tidak lagi terjadi.
Kasus ini juga harus menjadi pintu masuk bagi Kemenkes untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Mulai dari proses seleksi, mekanisme pemberian rekomendasi dari rumah sakit, budaya senioritas, hingga sistem pengawasan terhadap peserta PPDS.
Bukan rahasia lagi, informasi mengenai dugaan adanya kepentingan nonakademik dalam pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan spesialis kerap terdengar. Ada dokter yang telah memenuhi syarat, memiliki kompetensi, bahkan mengabdi bertahun-tahun, tetapi gagal memperoleh rekomendasi. Di sisi lain, ada pihak lain yang justru memperoleh kesempatan karena diduga memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan tertentu.
Jika praktik seperti ini benar terjadi, dunia kedokteran yang di identikan dengan warna baju putih bersih, seolah sedang ada noda hitam, maka persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar dugaan perundungan.
Sistem yang seharusnya menjunjung profesionalisme justru berpotensi diwarnai ketidakadilan.
Kematian dr. Adrian menjadi pengingat bahwa pendidikan kedokteran tidak boleh menjadi ruang yang menakutkan. Tidak boleh ada dokter muda yang harus menanggung tekanan psikologis, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabatnya hanya karena budaya senioritas yang terus dibiarkan hidup.
Kemenkes tidak boleh hanya hadir setelah tragedi terjadi. Fungsi pengawasan harus berjalan sebelum korban berjatuhan. Jika pengawasan benar-benar efektif, berbagai dugaan perundungan, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik yang tidak sehat seharusnya dapat dideteksi dan dihentikan sejak awal.
Kini masyarakat menunggu, apakah kasus ini benar-benar menjadi titik balik pembenahan sistem pendidikan dokter spesialis, atau hanya menjadi perhatian sesaat yang kemudian terlupakan.
Jangan biarkan dr. Adrian menjadi sekadar angka dalam daftar panjang tragedi. Jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk membersihkan dunia pendidikan kedokteran dari budaya perundungan, penyalahgunaan kewenangan, dan segala bentuk ketidakadilan.
Sebab, bangsa ini membutuhkan dokter-dokter terbaik yang lahir dari sistem yang sehat, manusiawi, dan berkeadilan, bukan dari sistem yang membiarkan rasa takut mengalahkan semangat pengabdian.
Komentar