SUARAPOLITIKA.COM- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah hingga aparat keamanan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah itu diambil menyusul adanya dugaan oknum yang menyusup ke dalam program dan memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Jumat (10/7). Ia menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh menjadi ladang korupsi.
Prabowo meminta gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa turun langsung memeriksa seluruh dapur MBG di wilayah masing-masing. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, ia meminta agar segera dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), bahkan langsung kepadanya.
Tak hanya pemerintah daerah, Presiden juga mengerahkan aparat TNI dan Polri, mulai dari Dandim, Kapolres hingga Kapolsek, untuk ikut mengawasi pelaksanaan program. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak dimanfaatkan sebagai kesempatan mencari keuntungan.
Presiden juga mengajak masyarakat menjadi bagian dari pengawasan. Menurutnya, di era digital saat ini masyarakat semakin kritis dan dapat dengan mudah melaporkan dugaan penyimpangan melalui berbagai saluran yang tersedia.
Di sisi lain, pengawasan terhadap Program MBG semakin menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola program tersebut yang melibatkan sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional. Hingga kini, sedikitnya tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membersihkan Program Makan Bergizi Gratis dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaatnya.
Komentar