MORUT – Penyaluran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada dugaan dominannya program aspirasi anggota dewan yang bermuara di proyek Dinas PUPR Morowali Utara.
Penelusuran di sejumlah desa di Morowali Utara, data sementara media ini menemukan beberapa pekerjaan infrastruktur yang disebut masyarakat sebagai program Pokir anggota DPRD Morut Heny Humbu.
Proyek-proyek tersebut antara lain drainase, rabat jalan, pengerasan jalan hingga jembatan tani yang tersebar di beberapa wilayah.
Salah satu temuan berada di Desa Jamor Jaya, Kecamatan Lembo Raya, di mana proyek drainase disebut sebagai bagian dari aspirasi anggota DPRD dari Partai Hanura, Heny Humbu.
“Di dekat gereja ada proyek Dinas PUPR Morut, itu Pokir dan dikerjakan tim suksesnya ibu Heny Humbu,” ungkap sumber media ini, Sabtu (18/4).
Sumber internal dewan juga mengakui bahwa mayoritas program aspirasi memang banyak berada di lingkup Dinas PUPR. Hal ini semakin menguatkan persepsi publik bahwa sektor infrastruktur menjadi jalur utama realisasi Pokir.
Selain di Jamor Jaya, penelusuran menemukan proyek lain yang diduga berasal dari Pokir Heny Humbu, antara lain:
• Proyek rabat dan pengerasan jalan di Desa Ensa tahun 2025.
• Proyek Pembangunan jembatan tani di Desa Era yang dikerjakan bertahap, termasuk proyek tahap pertama tahun 2025 senilai Rp124 juta oleh CV. Bayu Dita Nugraha dan berlanjut ke tahap kedua tahun ini.
Dominasi proyek fisik ini menegaskan bahwa jalur Pokir DPRD banyak terfokus pada kegiatan infrastruktur melalui Dinas PUPR.
Padahal saat ini efisiensi keuangan sehingga anggota DPRD sangat terbatas dalam alokasi pokir.
Isu semakin sensitif karena Heny Humbu diketahui merupakan istri Kepala Dinas PUPR Morowali Utara, Destuber Matoori.
Dalam tata kelola pemerintahan, relasi keluarga inti termasuk kategori afiliasi yang wajib dikelola secara ketat. Situasi ini dinilai memiliki risiko konflik kepentingan karena menyangkut proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan proyek yang berada dalam satu lingkup kewenangan.
Sampai beberapa berita kami tayangkan belum ada penjelasan resmi dari anggota DPRD Morut dan juga konfirmasi dari Kadis PUPR Morut.
Agar pemberitaan kami berimbang, kami memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada para pihak yang disebutkan dalam berita kami.
Komentar