Morowali Utara – Keluarga pasien operasi amandel yang meninggal dunia di RSUD Kolonodale menyoroti sikap Komisi I DPRD Morowali Utara (Morut) yang kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan tanpa mengundang pihak keluarga korban.
Keluarga bahkan menduga kasus yang menimpa mereka dijadikan posisi “bargaining” antara Komisi I DPRD Morut dengan pihak manajemen RSUD Kolonodale.
RDP lanjutan yang digelar Kamis (5/3) dipimpin Ketua Komisi I DPRD Morut, Arief Ibrahim, dan dihadiri anggota DPRD Morut Arman Purnama Marunduh serta Fanny Mistika Tampake. Turut hadir pula manajemen RSUD Kolonodale dan Kepala Dinas Kesehatan Morowali Utara.
Namun, dalam rapat tersebut tidak terlihat kehadiran keluarga korban pasien yang meninggal dunia pasca operasi amandel atas nama Rudin Landoala.
Pihak keluarga menilai absennya mereka dalam RDP lanjutan menjadi kejanggalan, mengingat sebelumnya Komisi I DPRD Morut sempat menyampaikan bahwa rapat lanjutan akan kembali menghadirkan keluarga korban bersama pihak rumah sakit.
“Kenapa keluarga korban tidak diundang dalam RDP lanjutan kasus pasien meninggal operasi amandel. Kami menduga ada posisi bargaining yang sedang dibangun antara komisi dengan mitra mereka,” ujar Yusrin L Bana, perwakilan keluarga korban, Kamis (5/3).
Menurut keluarga, pembahasan dalam RDP justru bergeser dari substansi utama kasus, yakni dugaan malapraktik yang menyebabkan meninggalnya pasien. Dalam rapat tersebut, kata mereka, lebih banyak dibicarakan soal rencana penambahan fasilitas di RSUD Kolonodale yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan penyebab kematian pasien.
“Kami melihat pembahasan lebih mengarah pada penambahan fasilitas dan program di rumah sakit. Itu tidak ada kaitannya dengan dugaan malapraktik yang menyebabkan kematian anggota keluarga kami,” kata Yusrin.
Keluarga korban menduga kasus kematian pasien justru dijadikan alat tawar-menawar (bargaining) antara Komisi I DPRD Morowali Utara dengan pihak rumah sakit maupun pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan malapraktik tersebut.
“Jangan sampai kasus ini hanya dijadikan posisi bargaining antara komisi dengan mitra RSUD Kolonodale,” tegasnya.
Selain itu, keluarga juga menyoroti sikap Komisi I DPRD Morut yang hingga kini belum melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan di RSUD Kolonodale, meskipun kasus tersebut telah menjadi perhatian publik.
Hal itu juga dibenarkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Morowali Utara, Arman Purnama Marunduh, yang mengakui bahwa pihaknya belum pernah melakukan peninjauan resmi ke rumah sakit setelah RDP sebelumnya digelar.
“Belum pernah secara resmi kami tinjau setelah RDP sebelumnya,” ujar Arman.
Kondisi ini semakin memperkuat kecurigaan keluarga korban bahwa penanganan kasus tersebut tidak dilakukan secara serius.
Keluarga bahkan menduga Komisi I DPRD Morowali Utara mulai “masuk angin dan menggigil” ditengah musim hujan di Morut, dan dalam menangani persoalan kematian pasien pasca operasi amandel di RSUD Kolonodale.
“Kami berharap kasus ini tidak dipolitisasi atau dijadikan bargaining. Yang kami cari adalah kejelasan dan keadilan atas meninggalnya anggota keluarga kami,” tutup Yusrin.
Komentar